-
- Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Dengan Computer Assisted Test Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2024 Di Titik Lokasi Luar Negeri
- Perubahan Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (skb) Non Cat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (pns) Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2024
- Usulan Angka Dasar (baseline) Tahun Anggaran 2026
-
- Ditjen Badilum Ikuti Pembahasan Naskah Urgensi Restukturisasi Organisasi Mahkamah Agung RI
- Pemanggilan Peserta Profile Assesment bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB T.A. 2024
- Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Ketua PN Dompu dan Ketua PN Pulang Pisau Terima Penghargaan Insan Anti-Gratifkasi
-
- Sidang Pidana Khusus dengan agenda pembacaan eksepsi pada perkara proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) SD GKST Kolonodale
- Jaksa Masuk Sekolah ( JMS ) Tahun Anggaran 2024 bertempat di SMK Negeri I Petasia, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 Unaudited sentra Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Hotel Novotel Grandshayla
Youtube Pengadilan
APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG
Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Bungku bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.