img_head
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi

Telah dibaca : 90 Kali

Pengadilan Agama Bungku yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jenis-Jenis Perkara :

A. Perkawinan

  1. Izin Poligami
  2. Pencegahan Perkawinan
  3. Penolakan Perkawinan Oleh PPN
  4. Pembatalan Perkawinan
  5. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
  6. Cerai Talak
  7. Cerai Gugat
  8. Harta Bersama
  9. Penguasaan Anak
  10. Nafkah Anak Oleh Ibu
  11. Hak-hak Berkas Istri
  12. Pengesahan Anak
  13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
  14. Perwalian
  15. Pencabutan Kekuasaan Wali
  16. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali
  17. Ganti Rugi Terhadap Wali
  18. Asal Usul Anak / Pengangkatan anak
  19. Penolakan Kawin Campuran
  20. Isbat Nikah
  21. Izin Kawin
  22. Dispengasih Kawin

B. EKONOMI SYARIAH

C. WARIS

D. WASIAT

E. WAKAF

F. ZAKAT / INFAK / SHODAQAH

G. PENETAPAN AHLI WARIS

H. P3HP

I. DEDON VERZET

J. LAIN-LAIN

 

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

  • Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengwasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusia/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  • Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  • Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
  •  
  • <li style="\&quot;text-align:" justify;\"="">Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainnya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.