img_head
SYARAT DAN TATA CARA PENGADUAN

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

Telah dibaca : 297 Kali

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)

1. TATA CARA PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

Kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa diperlakukan tdak adil / tidak puas oleh aparat negara (Hakim / Karyawan / Karyawati) Pengadilan Aagama Bungku dalam memberikan pelayana publik / menemukan pelanggaran hukum / melakukan pungutan liar diluar ketentuan resmi yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bungku atau bertindak sebagai makelar kasus, dapat melaporkan melalui :

A. SECARA LISAN

  1. Melalui Nomor telepon : 0812 4275 0547
  2. Datang Langsung Ke Kantor Pengadilan Agama Bungku

B. SECARA TERTULIS

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Bungku.

  1. Melalui Kotak Saran / Kritik yang tersedia dikantor Pengadilan Agama Bungku
  2. Melalui faximile (Fax) 2220102
  3. Melali pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Bungku di Jln. Trans Sulawesi, Bente.
  4. Melalui E-mail : pa-bungku@yahoo.co.id

(Pengaduan secara tertulis wajib fotocopy identitas dari pelapor dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaduan)


2). MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

Mekanisme pengaduan dugaan yang dilakukan oleh hakim dan pegawai

1. Sumber dugaan

     Dari Masyarakat

    Para pencari keadilan;
    Pengacara;
    Lembaga Bantuan Hukum;
    Lembaga Swadaya Masyarakat;
    Dewan Perwakilan Masyarakat;
    Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;
    Kantor mentri Pendayagunaan Aparatur Negara;
    Komisi Pemberantasan Korupsi;
    Komisi Hukum Nasional;
    Komisi ombudsman Nasional;
    Komisi Yudisial;
    Dan lain-lain,

2. Pengaduan dari internal lembaga pengadilan. Pengajuan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendir. (termasuk kelurganya)

3. Laporan Kedinasan

Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

4. Informasi dari;

   a.  - Instansi Lain;

       - Media Massa;

       - Isu Yang Berkembang.

   b. Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;

   c. Proses Penanganan Pengaduan

    Pencatatan;
    Penelaahan;
    Penyaluran;
    Pembentukan Tim Pemeriksa;
    Survey Pendahuluan;
    Menyusun Rencana Pemeriksaan;
    Pelaksanaan Pemeriksaan;


3. HAK - HAK PELAPOR DUGAAN PELANGGARAN HAKIM DAN PEGAWAI

Hak-hak pelapor dan terlapor berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung RI
No.076/KMA/SK/VI/2009

A. HAK-HAK PELAPOR :

Mendapat perlindungan kerahasiaan identitas Mendapat kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari  pihak manapun Mendapatkan Informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan Mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan

B. HAK-HAK TERLAPOR

    Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
    2Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya


 

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

 

  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

 

  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

 

SK KMA 076/KMA/SK/VI/2009 Selengkapnya ...