img_head
PROSEDUR MENDAPATKAN INFORMASI

Prosedur Mendapatkan Informasi

Telah dibaca : 367 Kali


 

 

A. TATA CARA MEMPEROLEH PELAYANAN INFORMASI

    Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiari dari :

    1. Prosedur Biasa; dan

    2. Prosedur Khusus;

 

1. PROSEDUR BIASA :

Prosedur biasa biasa digunakan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik, informasi yang diminta bervolume besar, informasi yang diminta ialah belum tersedia, atau informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat izin dan diputuskan oleh PPID.

 

2. PROSEDUR KHUSUS

Prosedu Khusus  digunakan dalam hal ini permohonan diajukan secara langsung dan  informasi yang diminta:

  • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan
  • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam daftar informasi publik dan sudah tersedia, Misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain.
  • Tidak bervolume besar
  • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

 

B. TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

SYARAT DAN PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berkut :

  1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
  2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;
  3. Tidak ditanggapinya permohonan bagian informasi;
  4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar ; dan /atau
  7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam podoman ini.

 2. Keberatan ditujukan kepada atasan PPID melalui petuagas informasi oleh pemohon atau

     kuasanya.

 

SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Selengkapnya .