img_head
BERITA

50 (LIMA PULUH) PENGADILAN AGAMA DAN 3 (TIGA) MAHKAMAH SYAR’IYAH BARU SIAP BEROPERASI DAN MELAYANI MASYARAKAT

Okt19

Konten : berita humas
Telah dibaca : 19 Kali


Terhitung mulai Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 50 (lima puluh) Pengadilan

Agama  dan  3 (tiga)  Mahkamah Syar’iyah  (MS)  baru  telah  beroperasi  usai

peresmian  85 (delapan puluh lima)  Pengadilan baru oleh  Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melounguane,

Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.  Selain Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah, terdapat 30  (tiga puluh)  Pengadilan Negeri dan 2

(dua)  Pengadilan Tata Usaha Negara  baru  yang  diresmikan  Ketua Mahkamah

Agung RI. Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah  baru dibentuk  tersebar di

Ibukota Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia.

 

Seluruh Pengadilan Agama  dan Mahkamah Syar’iyah  yang  baru  dibentuk  akan

beroperasi dengan segala keterbatasan  baik  anggaran, sarana dan prasarana

serta  sumber daya manusia  (SDM).  Untuk itu,  operasionalisasinya  melibatkan

pemerintah daerah  setempat  dalam  penyediaan  lahan  untuk  kantor, sementara

untuk pembangunan fisik  dilaksanakan oleh Mahkamah Agung  RI  secara

bertahap.  Sebagian besar Pengadilan Agama/MS  yang  baru belum memiliki

tanah, gedung dan sarana prasarana milik sendiri. Sebagian  lahan/tanah

Pengadilan Agama  dan mahkamah Syar’iyah  baru  berstatus pinjam pakai dari

pemerintah setempat bahkan  ada yang  berstatus sewa kepada pihak lain.

Meskipun demikian keterbatasan tersebut tidak menghalangi  Pengadilan Agama

dan Mahkamah Syar’iyah dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Justice

For All).

 

Sementara  itu,  mengatasi kekurangan SDM, Mahkamah Agung telah

menempatkan  beberapa orang  hakim  termasuk  Ketua  di setiap pengadilan

Agama/MS yang  baru,  sementara mengisi  kebutuhan  para  Pegawai, Mahkamah

Agung  telah menempatkan beberapa orang pegawai yang dipindahkan dari 

 

beberapa Pengadilan Agama/MS  di sekitar wilayah pengadilan baru  tersebut,

sehingga operasional pengadilan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

 

Sesuai arahan  Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, seluruh Pengadilan Agama

yang  baru  harus  tetap memberikan  layanan  yang terbaik kepada masyarakat

meskipun dalam segala keterbatasan, sembari Mahkamah Agung terus berupaya

untuk mengajukan permohonan anggaran  untuk membangun  pengadilan baru

kepada pemerintah dengan harapan  tercapainya pelayanan yang prima kepada

pencari keadilan.(Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI)